Sukarela tanpa perlindungan

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Siamo tutti frateli itulah kata yang sering saya dengar saat tergabung dalam gerakan Palang Merah Indonesia (PMI) di sekolah menengah. Gerakan PMI merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.  PMI mulai muncul pada 1932 saat perang dunia 1 dan secara resmi didirikan pada 17 september 1945 oleh Boentaran Martoatmodjo.

Dalam pelaksanaannya, PMI memiliki tugas kesiapsiagaan bantuan dan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelatihan pelayanaan kesehatan dan kesejahteraan kasyarakat, pelayanan transfusi darah.  Contoh tugas membantu korban bencana alam ketika gempa bumi di DI Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah, dengan rasa kemanusiaan dan semangat kesukarelawanan yang tulus, PMI membantu para korban dengan berbagai kegiatan mulai dari evakuasi, pencarian, pelayanan kesehatan dan tim medis, penyediaan dapur umum, rumah sakit lapangan, pemberian paket sembako, pakaian pantas pakai dan sebagainya.

Namun,  apakah yang mereka lakukan sudah setimpal dengan apa yang mereka dapatkan? Saya rasa belum. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur terkait perlindungan petugas kemanusiaan PMI membuat petugas PMI tidak memiliki perlindungan khusus ketika sedang menjalankan tugas kemanusiaan, hal ini sangat disayangkan di umur mereka yang sudah setara dengan kemerdekaan Indonesia, 72 tahun berdiri dan mereka belum memiliki Undang-Undang perlindungan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kepalangmerahan nantinya akan berisi ketentuan yang menyangkut PMI seperti lambang, perlindungan petugas,  penggunaan lambang palang merah dan lainnya. Nyatanya saat ini RUU tersebut masih terus digodok oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya komisi IX karena permasalahan lambang yang dianggap mirip dengan lambang agama. Keberadaan UU yang seharusnya dibutuhkan justru belum disahkan padahal rancangan tersebut sudah diajukan 10 tahun yang lalu ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sangat disayangkan padahal keberadaan UU tersebut sangat dibutuhkan.

Berbagai cara sudah dilakukan oleh gerakan PMI untuk mendesak para anggota dewan agar segera mengesahkan RUU tersebut, mulai dari aksi seperti aksi yang dilakukan oleh 500 relawan PMI di Kabupaten Malang, pengisian petisi terkait pendesakan DPR agar segera mengesahkan hingga musyawarah kerja nasasional (Muskernas) PMI mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU kepalangmerahan telah dilakukan oleh gerakan PMI, namun hal tersebut belum cukup untuk mendesak anggota komisi IX DPR untuk segera mengesahkan RUU tersebut.

Undang-Undang kepalangmerahan sangat penting bagi mereka untuk memberikan kepastian hukum sehingga saat sedang melaksanakan tugas kemanusiaan mereka mendapatkan perlindungan dan ketetapan hukum terhadap petugas yang bertugas baik di lokasi bencana maupun lokasi konflik sebagai ujung tombak PMI.

Selamat hari Palang Merah Indonesia, semoga pada peringatan hari gerakan kemanusiaan ini dapat membuka pikiran betapa pentingnya gerakan kemanusiaan yang tanpa lelah melakukan tugas mulia. Siamo tutti fratelli . Jayalah palang merah indonesia.

 

oleh : Catur Cahyoko *Mahasiswa Teknik Pertanian 2016

Sumber : PMIBlora.or.id

Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Komentar

Orang berkomentar