Menggagas Swasembada Beras

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tak kenal maka tak Sayang, tak makan beras maka tak kenyang. Agaknya kalimat tadi begitu mewakili paradigma masyarakat di bumi nusantara ini. Dua bagian kalimat di awal paragraf ini memiliki keterkaitan terhadap kondisi pangan bangsa ini. Terutama jika kita kaitkan dengan target pemerintah yang sudah sangat terkenal, swasembada beras.
Prestasi pada jaman orde baru yang kala itu mampu mewujudkan swasembada beras, kini kembali digagas pemerintah kita. Banyak “hajatan” yang sengaja dilakukan untuk mewujudkanya. Kebijakan-kebijakan pemerintah pun mengalir deras untuk menyukseskan terget ini. Mulai dari kebijakan pengadaan benih varietas unggul, subsidi pupuk, revitalisasi saluran irigasi, pembangunan infrastruktur jalan hingga pembentukan food estate.
Masyarakat tentu akan sangat setuju jika swasembada itu benar-benar terjadi. Tapi nyatanya tak banyak dari kita yang serius membantu mewujudkannya. Tidak semua masyarakat mengenal potensi lahan di kawasan kita. Alhasil, lahan-lahan kita tidak diusahakan secara semestinya. Banyak disekitar kita terjadi “reinkarnasi” lahan. Lahan sawah produktif sengaja dianggurkan sehingga terkesan menjadi tegalan, kemudian ditanami tanaman tahunan. Ujung-ujungnya lahan kemudian ditanami beton untuk dijadikan pemukiman. Kondisi ini terjadi lantaran kita “tak kenal” potensi lahan yang sesungguhnya, maka kita pun menjadi “tak sayang” dalam mengelola lahan kita.
Tercapainya swasembada pangan tidak mutlak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemerintah saja. Pola hidup masyarakat juga memiliki andil besar terwujudnya swasembada pangan. Misalkan saja,  jika dilihat dari tingkat produksi beras nasional, Indonesia sejatinya negara dengan produksi paling tinggi di Asia. Melebihi produksi padi di China dan India, terlebih jika dibandingkan Thailand dan Vietnam.
Tingginya kebutuhan konsumsi beras inilah yang mengakibatkan Indonesia mau menerima kucuran beras dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam.Tidak mengherankan karena memang tingkat konsumsi beras di Indonesia mencapai 139 kg per kapita, jauh diatas rerata konsumsi beras di asia yang hanya mencapai 70 kg per kapita. Tingginya konsumsi beras tak terlepas dari paradigma masyarakat bahwa jika tidak mengkonsumsi beras maka tidak akan kenyang.
Target swasembada beras bukan tanpa hasil. Wakil menteri pertanian melalui Tempo.co (26/09/12)  menyatakan saat ini Indonesia sudah surplus beras mencapai 4 juta ton dari total kebutuhan beras nasional sebesar 34 juta ton. Sayangnya, untuk menyenangkan hati bapak presiden yang menghendaki surplus mencapai 10 juta ton, impor tetap menjadi senjata andalan.
Sulitnya terpenuhi target surplus beras tak terlepas dari minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Perihal pangan bukan saja tugas bagi Badan Urusan Logistik (Bulog). BUMN perlu membentuk konsorsium BUMN yang fokus menangani target swasembada beras bahkan pangan secara umum. Bisa jadi memang konsorsium ini tidak akan seheboh konsorsium BUMN untuk proyek MRT Jakarta atau proyek pembangunan jalan tol diatas laut di Bali yang menyedot perhatian khayalak ramai. Akan tetapi, keberhasilan kerjasama yang akan terjadi akan berdampak besar bagi bangsa kita, tidak sekadar bagian kecil dari negara ini.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih, ada baiknya jika Bulog berperan lebih jauh perihal pengadaan beras nasional. Beberapa kasus peran bulog yang cukup baik diantaranya melakukan tindakan on farm alternatif, yaitu tindakan kerjasama antara bulog dengan petani dari mulai proses penanaman hingga pembelian gabah hasil panen. Kerjasama ini tentu
akan berakibat pada pendeknya rantai pemasaran sehingga harga beras mudah dikendalikan dan petani tidak lagi termarjinalkan. Hanya saja kini bulog harus mampu memperluas program kerjasama semacam ini di berbagai daerah.
Langkah menuju swasembada memang tidak mudah. Perlu peran yang komprehensif dari berbagai pihak. Seperti pepatah, lebih baik menyalakan satu lilin ketimbang mengutuk kegelapan, maka akan lebih baik pula jika masing-masing dari kita turut andil menyukseskan swasembada beras.
Tidak perlu menunggu kita jadi menteri pertanian untuk turut andil mewujudkan swasembada. Tindakan sederhana seperti mengurangi konsumsi beras, memanfaatkan pangan lokal alternatif serta mengkonsumsi produk pertanian asli Indonesia juga mampu mendukung terwujudnya swasembada beras. Harapannya gagasan swasembada beras yang bertumpu pada peran individu ini mampu bertahan sehingga tahun depan dan berikutnya kita tak lagi berkutat pada persoalan beras.
Superioritas Beras
 
Upaya mewujudkan ketahanan pangan acapkali dilakukan melalui kebijakan impor pangan misalkan saja beras. Kebijakan ini akan berakibat pada turunnya harga beras di pasaran. Hal ini tidak menjadi soal, karena memang itulah tujuannya. Kondisi ini mengakibatkan beras menjadi bahan pangan superior yang selalu dimanjakan kebijakan pengendalian harga sehingga harga beras selalu terjangkau.
Harga beras yang selalu terjangkau masyarakat menjadikan masyarakat dimanjakan oleh beras dan enggan mengkonsumsi sumber karbohidrat lain selain beras. Tentu peristiwa semacam ini kontradiktif dengan kebijakan pemerintah mengenai diversifikasi pangan. Masyarakat akan tetap memilih beras sebagai sumber karbohidratnya karena masih terjangkau, ketimbang bahan pangan lain. Padahal, bisa jadi ketika beras sudah tidak lagi terjangkau harganya, masyarakat akan kembali beralih mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras yang sesuai kearifan lokal setempat.
*Anggota Luar Biasa LPM AGRICA 2008 (Arif Ardiawan)
Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Komentar

Orang berkomentar