Dalam Bayang-Bayang Wacana

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Wacana perbaikan nasib nelayan merupakan wacana tetap pemerintah RI selama beberapa kali pergantian kabinet. Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibentuk sejak 1999 seperti kementerian lain yang penuh visi mimpi. “Pembangunan kelautan dan perikanan adalah pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat” menjadi mimpi yang ditulis dengan tinta emas. Kenyataannya peningkatan daya saing pembangunan kelautan dan perikanan seolah tak diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Genap 7 tahun usia Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang tujuan pengelolahan perikanan yang merupakan titisan perbaikan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang bahkan telah beranak-pinak dengan berbagai program tahunan tetap bagai durian tak berisi. Besar, tajam, dan harumunya menyebar kemana-mana namun kosong.

Sejak Sekolah Dasar (SD), kita diajarkan bahwa negara kita merupakan negara dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. Lahan dan lautan luas. Kemudian berpetani yang bekerja tak kenal jemu-jemu dan bernenek moyang pelaut, pengarung samudra benar-benar menjadi identitas bangsa. Bosan mendengar keluhan pertanian? Alihkan pandangan ke saudara-saudara kita yang menghuni daerah pesisir. Data Pusat Statistik mecatat jumlah nelayan miskin Indonesia mencapai 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang pada 2011. Jumlah terbanyak masyarakat miskin Indonesia adalah nelayan. Namun bila dilihat, kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia akan ikan juga sangat besar. Bukankah dengan daya konsumsi masyarakat yang tinggi, ekonomi mereka dapat tertolong? Jika seperti itu dimanakah masalah penyebab kemiskinan terletak?

Jawabnya adalah pada peran pemerintah. Kurang sosialisasi terhadap nelayan, kurang penjaminan akan modal usaha melaut, dan kurang keberpihakan. Kurang sosialisasi terihat jelas akibatnya pada perbedaan hasil tangkapan maupun pendapatan nelayan modern dan tradisional. Hampir 80% nelayan kita masuk katagori nelayan kecil dan tradisiona. Berperahu mesin sederhana dengan jala ikan yang berkali-kali ditambal. Kekerasan mindset nelayan juga mungkin mempengaruhi bertahannya gaya tradisional itu, tapi apakah lebih mungkin lagi mereka bertahan karena kurang bahkan tidak adanya sosialisi teknologi penangkapan hasil laut terkini dari pemerintah?

Kurang penjaminan akan modal usaha yang diberikan kepada nelayan juga turut menyumbang bagian dalam terkebelakangnya ekonomi mereka. Ketiadaan modal untuk keperluan melaut mendorong para mereka meminjam sejumlah uang kepada pemodal. Hal ini mengakibatkan pendapatan mereka dibagi dengan sang pemodal. Keadaan seperti ini akan terus berlangsung jika tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Melalui gambaran ini terlihat bahwa pendapatan nelayan tiap harinya hanya akan cukup untuk membeli makan, bukan meningkatkan taraf hidup mereka. Jika memang pemerintah peka dan bertindak dengan masalah ini, salah satu identitas bangsa tidak akan menjadi kasta terendah dalam tingkat ekonomi masyarakat.

Sisi gelap peran pemerintah Indonesia juga terlihat dari kurang keberpihakan mereka terhadap penggarap lautan itu. Dapat diceritakan bahwa Indonesia memilih kacamata dengan lensa yang berbeda tiap matanya. Menggunakan kacamata dengan lensa cekung untuk melihat kekayaan alam indonesia yang bisa dilestarikan, dan dijadikan tempat wisata yang lebih menjanjikan bagi devisa negara dimasa depan yang jauh, dibanding melihat fungsi untuk kesejahteraan nelayan. Hal itu tentu saja karena lensa yang digunakan untuk nelayan adalah lensa cembung. Padahal keduanya merupakan hal yang penting. Kelestarian alam laut akan terus meningkat dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika tidak imbang diantara keduanya, maka akan terjadi tumpang tindih. Bentuk lain kecacatan keberpihakan pemerintah adalah saluran sumber arus dana yang tidak transparan. Program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan telah menguap habis sebelum sampai pada mereka atau bahkan hanya seperti fatamorgana pulau bagi nelayan yang tersesat. Kurang keberpihakan terhadap nelayan berdampak sangat signikfikan pada keadaan ekonomi para nelayan, yang akan berakibat pada rendahnya penghasilan keluarga, masalah ketidakcukupan gizi timbul dan akan rendahnya SDM. Bila kualitas SDM rendah, akankan usaha pemerintah melestarikan alam laut berhasil? Tidak.

Opini oleh Agc/Anggia Ratnasari R

Reporter LPM Agrica

Sumber Foto: http://mirilapriansyah.wordpress.com/2010/08/22/nelayan-kita-yang-merana/

Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Komentar

Orang berkomentar