Lembaga Tinggi Kampus: Kontribusi bukan Pengembangan Diri

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
732

“Ketika parameter keberhasilan  saja blur, lantas apa yang jadi tolak ukurnya?”

Akhir-akhir ini, bebagai problematika sedang menggema di negeri kita, salah satunya adalah kinerja pemerintah yang selalu menjadi topik paling hangat untuk diperbincangkan. Menurut Kementerian PANRB,  manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat untuk menciptakan instansi pemerintah yang professional, berorientasi hasil, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja. Namun, realita yang ada tak sebanding dengan rencana-rencana yang diharapkan. Bukan satu dua program yang dicanangkan namun belum menampakkan hasil yang maksimal. Bagian mana dari hal ini yang menunjukan orientasi hasil ketika hasilnya pun terlihat nihil?

Dibalik hal tersebut, ada satu ulasan menarik dibalik keresahan negeri ini. Ketika kita disini sebagai mahasiswa turut menyuarakan keadilan atas nama rakyat. Turut mempertanyakan kinerja pemerintah. Menjadi front terdepan pembela rakyat. Ironinya, mereka yang duduk atas nama pemerintah adalah aktivis yang juga dulu menjadi front terdepan rakyat. Menggaungkan keadilan atas nama rakyat. Bukankah ini seperti mengulang sejarah? Lalu, bagaimana kondisi miniatur negeri kita sebagai penerus bangsa kedepannya? Apa bibit seperti ini telah tersemai? Naif sekali kita bicarakan problematika negeri sementara miniatur sendiri tidak terevaluasi.

Apakah kinerja miniatur negara di kampus kita ini sudah selayaknya dan tidak mencerminkan keadaan negeri kita di masa yang akan datang? Di tengah gonjang-ganjing negeri ini, rasanya lebih urgent bagi kita untuk mengevaluasi bagian dari kita agar tidak terjadi hal yang dikhawatirkan di masa yang akan datang.

Sudahkah eksekutif di kampus kita menjalankan komitmennya dengan baik? Bagaimana hasilnya? Ada satu hal yang menarik disini ketika Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dijadikan tempat belajar oleh sebagian orang yang berada didalamnya. Mengutip kalimat Ifandi Khainur Rahim, Ex-Ketua BEM Psikologi UI 2018 yang menyatakan BEM sebetulnya bukan tempat untuk belajar. BEM adalah tempat dimana mahasiswa melakukan lebih, BEM adalah tempat untuk kalian berkontribusi. Mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran lebih dari biasanya untuk kepentingan BEM, untuk civitas akademika, dan tentunya masyarakat umum. Bukan kepentingan pribadi. Karena jika BEM sebagai tempat untuk belajar, maka bagaimana kinerjanya?

Tujuan mahasiswa memilih BEM sebagai tempat mengembangkan diri atau belajar tentulah salah karena sasaran hanya terfokus pada pengembangan diri atau self oriented. Bisa teman-teman bayangkan jika lembaga eksekutif negeri ini masuk menjadi eksekutif karena alasan mau belajar? Negara bukan hal yang patut dijadikan objek pembelajaran. Mari kita bersama introspeksi, sudahkan eksekutif miniatur negeri ini berjalan dengan tujuan yang jelas?

Perihal tujuan awal yang salah bukan merupakan satu-satunya permasalahan yang bisa menjadi alasan kurangnya kinerja berbagai lembaga pemerintahan. Salah satu hal yang menarik lainnya adalah power syndrome. Ketika para eksekutif menggaungkan siap melakukan lebih untuk kepentingan umum, namun kekuasaan membuat buta. Power Syndrome adalah gejala sifat mendambakan sesuatu yang berhubungan dengan wewenang atau kekuasaan secara berlebihan untuk tujuan tertentu.  Lagi-lagi hal ini mengarah pada self oriented. Adanya power syndrome yang dimiliki para penguasa tentunya pengaruh pada kinerja yang dilakukan. Ketika merasa hal tersebut adalah wewenangnya, lalu keberhasilan menjadi patokan tanpa kebenaran prosesnya. Bagaimanakah hasil akhirnya?

Bicara perihal kinerja tidak jauh dari tugas legislatif didalamnya. Ketika kinerja ataupun program yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan, tidak mengarah pada sasaran. Bagaimana peran legislatif dalam melakukan peran pengawasan? Bagaimana bisa kita begitu naif berbicara problematika negeri jika bagian dari kita saja belum terevaluasi. Karenanya mari saling intropeksi, sudahkah eksekutif dan legislatif miniatur negara kita menjalankan kinerjanya dengan baik? Lalu Bagaimana kita akan menilai jika kita tidak memiliki tolak ukur?

Rasanya bicara mengenai lembaga pemerintahan kampus kita ini masih segar dalam ingatan ketika BEM mengalami kekosongan kekuasaan pada tahun 2017-2018. Tentunya dengan diisi kembalinya kursi pemerintahan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan yang dapat dirasakan oleh kita semua. Bukan begitu? Lalu bagaimana perbedaannya? Bukankah lebih baik karena segala sesuatunya lebih terkoordinir. Atau sebaliknya?

Namun teman-teman, hal yang luput dari kita adalah ketika kita menilai kita lupa bahwa lembaga pun memiliki parameter keberhasilan sendiri. Pertanyaannya, apa parameter tersebut? Sudahkah sesuai dangan tujuan, sasaran yang diharapkan? Bagaimana jika lagi-lagi parameter tersebut hanya sampai pada pengembangan diri lembaga didalamnya? Sekali lagi, bagaimana keadaan miniatur negara kita?

Mari mengoreksi. Semoga tidak banyak revisi. Ketakutan kita hanya ilusi. Mari berbenah negeri sejak dini.

Oleh: Anita Alfiah *Mahasiswi Agroteknologi 2017

Karikatur: Agc/Kezia

Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
732

Komentar

Orang berkomentar