Menolak Krisis Pangan

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Indonesia menjadi negara dengan tingkat konsumsi beras tertinggi di dunia. Indonesia juga menjadi salah satu negara importir kedelai terbesar. Dinilai tidak ada bahan substitusi yang sepadan, mengakibatkan Indonesia amat tergantung dengan mega komoditas ini.
Penduduk Indonesia setiap tahunnya bertambah. Kebutuhan akan pangan pun berbanding lurus dengan pertambahan penduduk. Sementara produksi pangan saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan keterbatasan lahan dan iklim yang tidak menentu. Perihal lahan, pada komoditas padi dan jagung misalnya, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian terus terjadi. Sedangkan Iklim yang tidak menentu cukup menyulitkan petani dalam kegiatan budidaya. Demikian pula akibatnya pada pasca panen, iklim yang tidak dapat diprediksi berisiko terhadap kuantitas dan kualitas produksi, bahkan berisiko gagal panen. Akibatnya, kini bukan hal biasa jika harga tiba-tiba melonjak karena terbatasnya pasokan di pasar. Sektor industri pun mulai kekurangan bahan baku.

Kajian akan potensi komoditas pertanian secara nasional maupun regional dalam mendukung ketahanan pangan terus dilakukan. Hasil dari kajian mengungkapkan jumlah produksi yang tidak sesuai harapan. Di Banyumas, bahan pangan sumber karbohidrat seperti beras berada pada tingkat aman. Namun, bahan pangan sumber protein nabati seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau pada level tidak aman, dan daging ternak besar juga berada pada level tidak aman. Hal tersebut ditandai dengan fluktuasi skor Pola Pangan Harapan (PPH) Indonesia. Tahun 2009 skor PPH sebesar 75,7 kemudian naik menjadi 77,5 pada 2010. Lalu turun menjadi 77,3 pada 2011.

Kawasan Rumah Pangan Lestari Desa Mersi Banyumas

Kawasan Rumah Pangan Lestari Desa Mersi Banyumas

Hasil tersebut memperlihatkan persoalan pangan sangat berkaitan dengan kemampuan suatu negara mencapai ketahanan pangan. Upaya mencapai ketahanan pangan dihadapkan pada berbagai  tantangan. Tiga syarat yang harus dipenuhi Indonesia yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Kedua, mengurangi konsumsi beras dan gandum yang dinilai sebagai kunci menuju swasembada. Ketiga, peningkatan intensitas penyuluhan di tiap-tiap daerah yang umumnya berperan sebagai produsen pangan. Jika semuanya terpenuhi, swasembada dapat tecapai guna menopang ketahanan pangan.
Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang- Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Undang – Undang tersebut dilandasi kedaulatan dan kemandirian pangan. Apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam.
Pertengahan 2009 silam, lahir sebuah inovasi dari pemerintah pusat. Pemerintah menggulirkan Program P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
Hal tersebut tidak terlepas dari 4 rencana strategis Kementerian Pertanian yang salah satunya adalah peningkatan diversifikasi pangan. Program P2KP ini diimplementasikan melalui 3 program besar, yakni (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP. “KRPL diperuntukkan bagi tanaman yang sesuai kebutuhan keluarga, MP3L untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu,” jelas Didik, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Bapeluh Banyumas (16/7).
Kabupaten Banyumas kemudian menerapkan salah satu program P2KP, yaitu KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) sejak Maret 2013. Program turunan dari P2KP ini dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). Di Kabupaten Banyumas, program tersebut baru dilaksanakan oleh 18 wilayah kelurahan maupun desa. Salah satunya KWT yang telah melaksanakan program tersebut yaitu KWT Mina Perdana di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur.  Di Kabupaten Banyumas, program tersebut baru dilaksanakan oleh 18 wilayah kelurahan maupun desa. “KRPL hanya ada 1 di setiap kecamatan, seperti kelurahan Mersi, Bobosan, Tanjung, Banjar Mangun,” ujar Titin Ariani, Ketua KWT Mina Perdana saat ditemui Agrica (23/7).
Dengan gerakan memanfaatkan pekarangan, anggota KWT membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, dan buah. Serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan pangan keluarga. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan atau warga yang saling berdekatan.
“Awalnya kami mengajukan proposal, Maret dipastikan dapat, Mei dana baru cair,” lanjut Titin. Total dana yang cair sebesar Rp. 47 juta. Sebesar Rp. 30 juta dialokasikan untuk demplot (rumah percontohan) dan pekarangan. Sebesar Rp. 12 juta untuk KBD (kebun bibit desa). Sebesar Rp. 2 juta untuk sosialisasi B2SA, serta Rp. 3 juta lainnya untuk pengembangan tanaman di Sekolah Dasar. “Intinya, di desa kami ingin menanamkan dulu rasa cinta terhadap tanaman ke masyarakat,” tambah Titin.
Dalam pelaksanaannya, KWT tidak berjalan sendiri. Masing-masing kelompok didampingi oleh Pekerja Penyuluh Lapang (PPL). Para PPL diterjunkan ke lapang untuk menyosialisasikan program KRPL. “Mereka pendamping dari Bappeluh sekitar 4 orang, namun yang sering mengontrol hanya 1 PPL swadaya atau THL (Tenaga Harian Lepas),” ungkap Titin. Dijelaskan lebih lanjut, pendamping swadaya merupakan warga setempat yang tidak dibayar oleh pemerintah.
Selain sebagai pengontrol di lapangan, PPL juga bertugas mengontrol keuangan, penjadwalan penanaman, hingga memberi saran terhadap tanaman apa yang cocok untuk ditanam di pekarangan. “Program ini baru berjalan beberapa bulan, sehingga fokus program masih di pembibitan,” jelas Satiman, PPL Swadaya di Kelurahan Mersi (24/7). Satiman mengungkapkan, diharapkan kelompok Wanita Tani tidak menghabiskan uang dan harus bisa mengembangkan dana yang didapat dalam waktu satu tahun.
Dua Sisi P2KP
Adanya P2KP tidak hanya sebagai alternatif menuju diversifikasi. Masih ada tujuan lainnya yaitu pencapaian model konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Jauh sebelum program P2KP digalakkan, telah mengenal konsep 4 Sehat 5 Sempurna. “Konsep 4 Sehat 5 Sempurna hanya menerangkan macam dan jenisnya saja, tapi proporsi yang harus dikonsumsi belum tahu,” tutur Didi Supriyadi, S.P, Pendamping P2KP Kabupaten Banyumas (25/7). Menurutnya, B2SA adalah penyempurnaan dari konsep 4 Sehat 5 Sempurna. Masyarakat diedukasi selain menentukan macam  jenis pangan, juga menentukan proporsinya.
Dosen Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan UNSOED, Karseno, S.P. M.P. P.hD, menilai filosofi B2SA dan 4 Sehat 5 Sempurna hampir sama. Hanya saja 4 Sehat 5 Sempurna lebih merujuk pada macam kebutuhan nutrisi, sedangkan B2SA melengkapi dengan aspek keamanan. “Konsumsi makanan sekarang sudah memperhatikan aspek kesehatan, makanan tidak dilihat bergizi saja namun aman bagi kesehatan juga,” jelasnya (24/7). Dirinya menambahkan, pangan sebenarnya sudah berkembang, namun belum mendapat dukungan. “Apresiasi dari pemerintah kurang, hanya sebatas seremoni saja,” tambahnya.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bappeluh KP), menuturkan tahun 2014 Kabupaten Banyumas mencanangkan swasembada pada beberapa komoditas unggulannya terutama beras. Didik mengungkapkan, bahwa untuk 2-3 tahun mendatang persediaan beras masih mencukupi di daerah Banyumas. “Tidak hanya Banyumas, menurut Gubernur Jawa Tengah, pangan di Jawa Tengah tetap akan aman untuk beberapa waktu ke depan,” pungkas Didik.
Reporter
:  Adhitya Abdul Aziez Alhakim
   Hanifah Muryani
 Subhekti Hikmanto
Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Komentar

Orang berkomentar