Menerka Swasembada Kedelai di Banyumas

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Indonesia masih bergantung pada pasokan kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menghimpun data dari Perum Bulog Sub Divre Banyumas, berdasarkan data Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti), Kabupaten Banyumas menyumbang 573 ton per bulan atau sekitar 0,4 persen kebutuhan kedelai dalam negeri untuk produksi tahu dan tempe. Setiap tahun kebutuhan terhadap kedelai terus meningkat, sementara peningkatan kebutuhan tidak sebanding dengan kenaikan produksi.
 
Juli 2012 lalu, Amerika, sumber impor utama kedelai untuk Indonesia, saat itu sedang mengalami kekeringan. Harga kedelai pun melonjak hingga mencapai 30-40 persen. Kedelai sempat menjadi barang langka yang dicari-cari masyarakat. Produsen tahu-tempe di Indonesia menjerit, mereka mogok. Bahkan beberapa pengrajin terpaksa berhenti produksi akibat mahal dan langkanya pasokan kedelai.
Kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe serta produk-produk lain seperti kecap dan susu merupakan sumber protein dan pangan fungsional yang mempunyai nilai strategis. Dikutip dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan (Puslitbangtan) saat ini produksi kedelai nasional hanya dapat memenuhi 32 persen kebutuhan dalam negeri. Tingginya kebutuhan Industri Kecil Menengah (IKM) tahu dan tempe di Kabupaten Banyumas terhadap kedelai melatarbelakangi pencanangan swasembada kedelai mulai tahun 2013.
Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein, optimis Banyumas akan bisa swasembada kedelai. ”Hanya perlu bioteknologi yang canggih dan  membutuhkan waktu yang cukup lama dengan dukungan musim yang memadai,” ungkapnya (30/7). Menurutnya, saat ini petani akan lebih memilih untuk menaman padi dibanding kedelai karena iklimnya mendukung untuk tanam padi. “Pada tahun ini kondisinya kurang menguntungkan karena musim kemaraunya basah (curah hujan tinggi),” jawabnya.

Target swasembada kedelai dimulai tahun ini, diakui oleh Bupati Banyumas masih butuh persiapan dengan melihat potensi lahan yang tersedia. “Selama ini kisaran luas tanam kedelai sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar dengan produktivitas rata-rata 1 ton per hektar,” tambahnya. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding rerata produksi kedelai nasional per hektar yaitu 1,2 ton per hektar.

                 Pedagang kedelai pasar wage Purwokerto saat melayani pembeli
Hingga saat ini, bukan hanya kedelai lokal yang tidak tersedia, petani kedelai pun jarang ditemui. Desa Gentawangi, Kecamatan Jatilawang merupakan salah satu sentra produksi kedelai lokal. Menurut penuturan salah satu petani kedelai, Sanmukya (64) terakhir kali desa tersebut panen kedelai pada awal Juli 2012. Musim panas yang belum kunjung datang membuat para petani kedelai beralih menjadi petani padi sampai bulan Juni hingga Juli 2013. Para petani berharap di musim tanam kedelai berikutnya dapat menjumpai musim kering. “Soalnya kedelai itu harus ditanam pada musim terang dan tanah yang banyak airnya tidak bisa tumbuh,” tambah Sanmukya (25/7).
Kondisi iklim yang tidak sesuai kemudian mempengaruhi produksi kedelai yang menurun. Minimnya pasokan berdampak pada kelangkaan kedelai di pasar sehingga harga kedelai lokal maupun impor melonjak. Sayangnya dampak lonjakan herga justru diraup dari penjualan kedelai impor. Menurut pengakuan Sanmukya harga kedelai impor setiap tahun selalu mengalami peningkatan, ”Kedelai impor harganya selalu naik, sekarang Rp 7600/Kg. Kalau kedelai lokal tidak stabil bisa naik atau bisa turun,” ujarnya.
Tidak jauh berbeda kondisi di sentra pengrajin tahu dan tempe lainnya. Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Banyumas memiliki 562 pengrajin tempe. Produksi setiap harinya membutuhkan 13 ton kedelai. Salah seorang pangrajin tempe, Mulyadi, saat disambangi Agrica dikediamannya menuturkan lebih memilih menggunakan kedelai impor. Seperti ditururkan pengrajin lainnya, Sumarman (45). “Kualitas kedelai impor lebih bagus,” tuturnya. Menurutnya, upaya swasembada kedelai lokal harus dibarengi kualitas kedelai yang mampu menyaingi kedelai impor. “Ya boleh saja, kalau varietas kedelainya sama kaya kedelai impor, tapi masalahnya mencukupi atau tidak?” ujarnya (23/7).
Kalah Saing
 
Tidak dipungkiri, selama ini kedelai masih menjadi tanaman selingan bagi petani. Prioritas petani lebih pada komoditas padi dengan pola tanam padi-padi-palawija. Selain itu, dibandingkan tanaman palawija lainnya, kedelai memiliki produktivitas lebih rendah. Hal tersebut dibenarkan oleh Bupati Banyumas. “Nilai jual dan hasil produksi kedelai masih belum memberikan keuntungan yang maksimal,” tuturnya.
Guru Besar Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Ir. Totok Agung, D.H., MP, PhD, menilai perkembangan kedelai masih kurang ekspansif dibanding padi. Kebanyakan petani masih menggunakan kedelai lokal yang produktivitasnya rendah. Di tingkat petani, kedelai varietas unggul kurang berkembang. Sejauh ini belum ada pihak yang mempromosikan secara maksimal.
Berbagai upaya telah ditempuh para peneliti UNSOED dalam upaya pengembangan kedelai. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pun kemudian mendirikan pusat penelitian dan produksi benih kedelai (PPPBK) yang merupakan modifikasi dari Soybean Research and Development Center (SRDC). Beberapa varietas kedelai telah diuji multilokasi seperti varietas Slamet dan Sindoro. Bahkan dalam waktu dekat kedelai Slamet dan Mulyowilis akan dipatenkan sebagai kedelai asli Banyumas.
Kebijakan
 
Kebijakan saat ini masih membuka deras keran impor kedelai. Menurut Prof. Totok Agung perlu ada kebijakan yang tepat untuk mendorong petani menanam kedelai. “Contohnya petani diberikan subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi obat, atau jaminan kegagalan panen,”  ujarnya (24/7).
Sementara itu instrumen kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) per bulan untuk komoditi kedelai diakui oleh Sony Supriadi, Kepala Seksi Pelayanan Publik, Perum Bulog Sub Divre Banyumas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).  Permendag tersebut diimplementasikan melalui perum Bulog sebagai upaya stabilisasi harga untuk melindungi produsen lokal serta konsumen. Hal tersebut diatur dalam Perperes No. 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik untuk mengamankan harga dan  penyaluran kedelai.
Sony menjelaskan, pelaksanaan tugas Bulog tersebut berdasarkan instruksi menteri perdagangan sebagai pihak yang menetapkan HPP,“Kita hanya menjalankan HPP itu,”  Sayangnya, implementasi stabilisasi harga kedelai melalui Permendag
23/M-DAG/PER/5/2013 belum berjalan di kabupaten Banyumas. “Peraturan sudah ada, tapi kami belum menerima instruksi,” ujarnya. Dirinya menambahkan, Bulog belum dapat melakukan fungsi ketersediaan kedelai.
Prof. Totok Agung berpendapat HPP yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memacu minat petani untuk menanam kedelai. HPP per bulan bersifat tidak kaku dan punya masa berlaku serta penetapannya dapat di evaluasi  “Petani punya harapan untuk menjual kedelainya dengan harga yang layak,” ungkapnya.
Reporter :       Aliyah Rizky
Sangsang Tri Raharjo
Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Komentar

Orang berkomentar