Lobbying dan Oprec Tidak Masalah

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Teknis perekrutan pengurus BEM dengan cara Open Recuitment (Oprec) dan Lobbying dinilai tidak masalah oleh Hima-unit. Menurut mereka hal tersebut merupakan hak prerogratif M Adnan Tasema Dikvi, Presiden BEM Kema Faperta 2016 terpilih.

Hal ini disampaikan M Sodiqqurifki, Ketua Carya Buana (CB), “Terserah presiden BEM terpilih. Itu kan hak prerogatifnya,” ujarnya (4/3). Selain itu, cara seperti ini juga pernah diterapkan presiden BEM sebelumnya dalam membentuk kabinet, “Dulu presiden BEM sebelumnya (red: Nungky Suryo Nugroho) juga menerapkan cara seperti ini,” jelas Adnan (20/2). Dia menambahkan, apabila ada yang tidak setuju dengan hal tersebut, dia akan ditanya ke BEM untuk mengabdi ke Faperta atau mencari jabatan.

Selain itu, perekrutan pengurus BEM berasal dari mahasiswa 2013, 2014, dan 2015. Menurut Adnan, mahasiswa 2012 sudah waktunya untuk penelitian dan berproses di BEM universitas. Sementara itu, mahasiswa angkatan 2013, 2014, dan 2015 adalah waktu mereka mencari pengalaman dan mengabdikan diri pada Faperta, “Waktunya mahasiswa 2013, 2014, dan 2015 berproses menjadi seorang penggerak dan melayani masyarakat kampus serta cari pengalaman,” jelas Adnan. Menanggapi hal tersebut, Rifki tidak mempermasalahkan keberadaan angkatan baru dalam kepengurusan BEM, “Silahkan, dia (red: Adnan) pasti udah mikir strategi yang dipakai untuk mengatasi angkatan baru (Red: 2015) yang belum paham kampus,” ujar Shodiq. Walaupun begitu, Rifki tetap menyarankan Oprec dilakukan ketika kondisi ideal, “Maksudnya kondisi ideal itu setelah lobbying ke beberapa orang dan tidak ada yang ikut di kepengurusan BEM, baru Oprec diadakan,” tegasnya.

Menggunakan Akun

Dalam pengumumkan Oprec pengurus BEM, Adnan juga menggunakan akun resmi BEM Kema Faperta. Adnan mengklaim telah mendapatkan izin dari presiden BEM sebelumnya, “Aku dah bilang ke presiden BEM sebelumnya buat ngumumin Oprec Kepengurusan BEM lewat sosial media,” ujarnya. Walaupun demikian, tindakan ini dinilai kurang sesuai karena dia belum diresmikan sebagai Presiden BEM, “Menurutku ga sah, karena dia belum dilantik sebagai Presiden BEM,” ujar M Faisal Abdau, Ketua Bezper. (4/3). Berbeda dengan Abdau, Rifki berpendapat tindakan itu tidak apa-apa, “Ga masalah. Pengurus BEM kan bukan seperti kepengurusan di negara. Terus buat apa dipersulit dengan adanya peraturan dan pelarangan apabila presiden BEM terpilih menggunakan fasilitas BEM sebelumnya,” pungkasnya. (Janu/Eta).

Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Komentar

Orang berkomentar