DPRD Banyumas Setujui Tuntutan Aksi Tolak RKUHP

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
664

Senin (23/9)  Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan aksi penolakan RKUHP dan revisi UU KPK. Aksi Diawali dengan longmarch yang dimulai dari Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) sebagai titik kumpul menuju pelataran kantor DPRD kabupaten Banyumas. Aksi dilanjutkan dengan orasi yang dipimpin oleh perwakilan dari berbagai universitas di Banyumas sembari  menunggu perwakilan dari DPRD Banyumas menemui masa.

Dalam aksi ini mahasiswa membacakan berbagai tuntutan. Terdapat empat tuntutan yang diajukan diantaranya ialah Menuntut DPRD Banyumas mendorong DPR-RI membatalkan revisi KUHP yang mengarah kepada pengkebirian demokrasi, campur tangan urusan privat warga negara dan diskriminasi hak perempuan, Menolak RKUHP dijadikan sebagai alat kepentingan politik para elit, Menuntut DPRD Banyumas untuk menyuarakan percepatan Judical Review Revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, dan Menuntut DPRD Banyumas untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai wadah aspirasi rakyat Banyumas.

Fatih Fida Ain, Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman menjelaskan tujuan dari aksi ini adalah untuk menyampaikan aspirasi keresahan masyarakat, “Kita tidak bisa tinggal diam karena ini merupakan keresahan masyarakat Indonesia, dan ini menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk dukungan,” tururnya (23/09). Dijelaskan oleh Fakhrul Firdausi selaku koordinator lapangan 1 aksi bahwa aksi ini bertujuan untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPRD Banyumas, “Aksi disini untuk menyampaikan tuntutan kepada DPRD Banyumas agar disampikan kepada DPRRI”, jelasnya (23/09).”Yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah RKUHP khususnya pasal yang membahas tentang kebebasan berdemokrasi, upaya pelemahan KPK, dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan,” tambahnya.

Perwakilan DPRD Banyumas menemui massa dan menyampaikan bahawa akan meneruskan tuntutan dari aliansi mahasiswa Banyumas ke DPRRI. “Kita sepakat dan akan menyampaikan tuntutan ke DPR RI,” jelas Dr. Budhi Setiawan selaku Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banyumas. Bentuk keberpihakan DPRD Kabupaten Banyumas dengan aliansi mahasiswa Banyumas dibuktikan dengan penandatanganan kertas posisi aksi tolak revisi KUHP dan UU KPK yang berisikan tuntutan mahasiswa. Supakat S.H.,M.H selaku wakil DPRD Kabupaten Banyumas menyatakan dukungannya,  “Aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa harus menjadi perhatian pemerintah khususnya DPR-RI”, kemudian Supakat menambahkan “Hal ini harus  bisa ditindaklanjuti, karena aspirasi ini mencerminkan keadilan masyarakat,” tambahnya.

Aksi ini berakhir damai, namun mahasiswa akan tetap mengawal hingga tuntutan dapat disetujui oleh pusat. “Pengawalan lebih lanjut hingga RKUHP ditolak”, jelas Fakhrul. Harapannya pemerintah dapat mendengar keresahan masyarakat Banyumas, serta dapat ditindaklanjuti sehingga terdapat revisi lebih lanjut. (Agc/Mita/Alin)

Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
664

Komentar

Orang berkomentar