DIPLOMATIS : DPRD Banyumas Kecewakan Massa Aksi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2711

Rancangan Undang Undang Cipta kerja yang sempat disebut RUU Cilaka nyatanya benar menyebabkan Cilaka. Pasal-pasal yang terangkum dalam RUU Ciptaker nyatanya justru menunjukkan betapa tidak berpihaknya wakil rakyat pada rakyatnya. Menyikapi permasalahan ini, seluruh lapisan masyarakat khususnya mahasiswa melakukan Aksi #TolakRUUCiptaker di berbagai daerah.
Begitu pula di daerah banyumas. Berbagai organisasi mahasiswa berkumpul menyuarakan kekecewaanya. Salah satunya disuarakan oleh Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman, Lugas Ichtiar, “Sepertinya kita harus mengajarkan konsep bernegara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,” melalui RUU Ciptaker DPR RI mencerminakn kepentingan oligarki yang tidak pro terhadap rakyat (7/10). Hal tersebut tercermin dalam berbagai pasal yang merugikan masyarakat khususnya kaum buruh. Seperti pesangon, kontrak kerja, upah, dan masih banyak poin lainnya yang tidak dapat dijabarkan satu persatu.
Menurut Fakhrul Firdausi melalui orasinya di atas mobil koordinasi tercatat sebelumnya mahasiswa telah menyerahkan kajiannya terhadap rancangan undang-undang Ciptaker. Seperti tersiram air panas, jawaban pihak DPRD justru menyulut kemarahan mahasiswa, “Itu privasi kerja dewan,” begitu kiranya jawaban DPRD ketika ditanya jawaban terkait kajian yang telah diserahkan menurut penyampaian Fakhrul (7/10).
Hari ini, kembali elemen mahasiswa menuntut DPRD dan perwakilan setiap fraksi partai politik terkait langkah yang diharapkan segera diambil DPRD Banyumas mengingat RUU Ciptaker sudah disahkan dan tidak dapat dibatalkan, namun kembali jawaban diplomasi yang didapat dari ketua DPRD Banyumas,”Kami siap menerima aspirasi dari mahasiswa dan elemen masyarakat,” ucap Budi Setiawan Ketua DPRD Banyumas
Segenap masa aksi tentunya tidak mangindahkan jawaban diplomatis DPRD Banyumas dan kembali menuntut agar seluruh fraksi menandatangani tuntutan yang berisi sebagai berikut,
1. Aliansi SEMARAK Banyumas Menyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap DPR RI dan Pemerintah.
2. Menuntut DPR RI mencabut pengesahan Omnibuslaw.
3. Menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan PERPU untuk menggantikan Omnibus Law.
4. Mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan permasalahan Covid-19
5. Menuntut wakil rakyat di tingkat Banyumas untuk Menolak Omnimbus Law.
6. Menuntut wakil rakyat untuk melibatkan Masyarakat dalam pembentukan peraturan kedepannya.
7. Menuntut DPR RI agar bersikap rasional dalam merealisasikan kebijakan di era pandemi.
8. Mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional.
Kembali, pihaknya menyulut api. Nampak hanya ada 3 perwakilan fraksi partai politik dari 9 fraksi yang diharapkan hadir dan dapat menandatangani tuntutan tersebut. “Sebenarnya sudah siap pimpinan dan ketua fraksinya tatapi hari ini ada agenda mendadak,” ujarnya yang menyulut riuh kekecewaan mahasiswa.
Aksi saling dorong sempat mewarnai jalannya aksi setelah Ketua DPRD dan perwakilan fraksi partai politik hendak meninggalkan mobil komando. Segenap mahasiswa segera mengelilingi untuk menutup jalan yang berlawanan dengan beberapa polisi sehingga aksi saling dorong tak terhindarkan.
Sampai saat ini masih berlangsung Aksi di depan gedung DPRD Banyumas. Massa Aksi bersikukuh menunggu seluruh perwakilan fraksi partai politik. (Agc/Anita/Fika)

Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2711

Komentar

Orang berkomentar