Aksi Tolak Omnibus Law Kabupaten Banyumas Berakhir Ricuh

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
10212

Hari ini kembali dilaksanakan aksi Long March #TolakUUCiptaKerja Jilid II oleh lapisan masyarakat Banyumas, khususnya seluruh organisasi mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Banyumas. Aksi dilakukan di depan Gedung DPRD Banyumas yang dikoordinir oleh Fakhrul Firdausi selaku Menteri Kajian Strategis BEM Universitas Jenderal Soedirman. Tujuan aksi ini masih sama dengan aksi sebelumnya, yaitu menuntut keberpihakan DPRD Banyumas terhadap aspirasi yang telah disampaikan oleh Aliansi SEMARAK mahasiswa dan koalisi masyarakat banyumas.

Dalam aksi ini, Fakhrul menyatakan keberpihakan masyarakat Banyumas, “Masyarakat Banyumas tetap sepakat untuk menolak omnibus law Cipta Kerja,” ucapnya (15/10). Menambahkan hal tersebut, Reza Kesuma Negara selaku Koordinator Koalisi Masyarakat Banyumas menegaskan, “Mencabut, menghapus, dan menolak omnibus law,” ungkapnya (15/10).

Aksi pertama kali yang dilakukan adalah menuntut sikap dari DPRD Banyumas untuk menolak RUU Cipta Kerja, “Aksi kali ini sekaligus menagih sikap Bupati dan jajaran pemerintah Banyumas,” ungkap Fakhrul. Aksi akan terus dilakukan sampai DPRD Banyumas bersama-sama dengan masyarakat menyatakan sikap menolak RUU Cipta Kerja, “Jika tidak ada tanggapan, kami akan terus melakukan aksi sampai menang,” tambah Reza.

Menanggapi tuntutan masa aksi, Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein, menolak untuk menandatangani surat penolakan RUU Cipta Kerja, “Saya bersedia menyampaikan aspirasi, tapi untuk menandatangani surat saya tidak bisa,” ucapnya (15/10). Sejalan dengan hal itu, Budi Setiawan selaku Ketua DPRD Banyumas sepakat menerima aspirasi dari masa aksi, tetapi tidak sepakat untuk menolak RUU Cipta Kerja, “Sudah keputusan final dari pihak DPRD dan Bupati Banyumas,” ungkapnya yang membuat masa aksi kecewa (15/10).

Proses lobbying pun dilakukan oleh perwakilan masa dengan Bupati dan DPRD Banyumas yang menghasilkan:
1. Pihak Bupati dan DPRD Banyumas tidak siap mengeluarkan sikap secara tertulis pada hari ini.
2. Memberikan waktu selama 13 hari pasca hari ini untuk mempelajari lagi RUU Ciptaker.
3. Masalah teknis pada tanggal 28 Oktober mungkin akan dilaksanakan konsolidasi aliansi SEMARAK lagi untuk menagih janji dari DPRD dan Bupati Banyumas.

Aksi yang semula kondusif memanas akibat hasil lobbying yang tidak sesuai dengan keinginan massa aksi. Sekitar pukul 19.30 akhirnya massa aksi dibubarkan paksa oleh aparat. (Agc/Saqina/Diah)

Print Friendly, PDF & Email
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
10212

Komentar

Orang berkomentar